Sulut

Pangellu: Putusan MK Pertegas Kewenangan Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

Supriyadi Pangellu

SULUT, liputankawanua.com Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung mendapat tanggapan dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulut Supriyadi Pangellu.
Dikatakannya bahwa putusan itu memberikan kepastian hukum bagi jajaranya di Bawaslu kabupaten/kota. Terlebih didalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada tahun 2020 ini.
“Selama ini sering menjadi belum jelas apakah pengawas di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pengawasan di Pilkada dan Pemilu atau tidak,” kata Pangellu, Kamis (30/01/2020).
Karena menurutnya UU Pilkada mengatakan bahwa pengawas di Kabupaten/Kota disebut sebagai Panwas. Sedangkan UU Pemilu menyebutnya sebagai Bawaslu.
Namun dengan putusan MK ini dipertegas bahwa pengawas di kabupaten/kota adalah Bawaslu, kewenangan pengawasannya jelas.
Apalagi lembaga ini tidak lagi bersifat ah hoc, melainkan telah permanen dengan masa jabatan anggota selama lima tahun.(mrc)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top