BOLMUT,- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan korupsi.
Dalam rapat MCP (Monitoring Center for Prevention) yang digelar KPK via zoom meeting, Kamis (24/4), Bupati Bolaang Mongondow Utara Dr Sirajudin Lasena SE MEc Dev dan Wakil Bupati Moh Aditya Pontoh SIP turut hadir bersama jajarannya.
MCP (Monitoring Center for Prevention) adalah sebuah program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk memantau kinerja pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Program ini menggunakan indikator-indikator tertentu untuk mengevaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan di berbagai area intervensi.
Lebih detail, MCP mencakup berbagai area intervensi seperti:
- Perencanaan dan penganggaran APBD: Pemantauan terhadap efektivitas perencanaan dan penganggaran anggaran daerah.
- Pengadaan barang dan jasa: Pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.
- Perizinan: Pemantauan terhadap proses perizinan yang tidak menimbulkan korupsi.
Pengawasan APIP (APIIP): Pemantauan terhadap kinerja Inspektorat sebagai pengawas internal. - Manajemen ASN: Pemantauan terhadap pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efisien dan bebas dari korupsi.
- Optimalisasi pajak daerah: Pemantauan terhadap upaya memaksimalkan penerimaan pajak daerah.
- Manajemen aset daerah: Pemantauan terhadap pengelolaan aset daerah yang baik dan efisien.
- Tata kelola keuangan: Pemantauan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Dengan melakukan monitoring pada area intervensi tersebut, MCP bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di pemerintah daerah. MCP juga menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi dan meningkatkan transparansi tata kelola.
“Semakin baik indikator penyelenggara pemerintahan, berarti semakin baik pula persepsi publik. Jadi, Pemda Bolmut akan berupaya optimal untuk meraih nilai maksimal,” kata Sirajudin.
Pemda Bolmut menurutnya, sangat mendukung program dan upaya KPK dalam mencegah korupsi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. “Semua instrumen yang disyaratkan sudah jelas, jadi tinggal ketepatan waktu dan keseriusan dari jajaran pemerintahan saja untuk menindaklanjutinya,” ungkapnya.
Sekda Bolmut Jusnan Mokoginta menambahkan, penilaian dari semua tindak lanjut yang dilakukan pemerintah akan dilakukan akhir tahun ini. “Diharapkan respon dari jajaran pemerintah cepat, agar nilai dalam pencegahan korupsi tinggi. Jika, tahun sebelumnya Bolmut berada di rangking 6, maka tahun ini harus bisa masuk 3 besar,” tegasnya.
