SULUT, liputankawanua.com– Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Proses pengawasan dan sosialisasi pun terus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Sulut.
Rabu (4/3/2020), Bawaslu mengandeng BEM Mahasiswa dari berbagai Universitas, Organisasi Guru dan kalangan difabel melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.
Koordinator divisi pengawasan dan pencegahan, Bawaslu Sulut, Kenly Poluan, mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar mahasiswa, organisasi guru dan difabel berperan aktif ikut membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan saat pilkada gubernur, bupati dan walikota.
“Pemahaman masyarakat terhadap pengawasan pemilu penting untuk terus disosialisasikan sehingga masyarakat lebih aktif melibatkan diri sehingga pelanggaran lebih kecil kemungkinan terjadi.
Penyelenggara pengawas saat ini lebih mengedepankan pencegahan.Untuk itu yang kita galakkan saat ini, sosialisasi ini salah satu upaya yang kita lakukan agar pelanggaran semakin diminimalisir.Kami pun berharap BEM mahasiswa, organisasi guru dan difabel terlibat dalam pengawasan ini,” ujarnya.
Ada beberapa hal disampaika Kenly pada sosialisasi tersebut, khususnya soal netralitas ASN. Menurutnya, bahwa Bawaslu Sulut sudah sangat tegas dalam hal pengawasan.”Pada pemilu 2019 lalu, ada 87 rekomendasi netralitas ASN ke Komisi ASN.Jumlah rekomendasi itu terbanyak di Indonesia,” ujarya.Namun kata Kenly, sejauh ini masih ada beberapa permasalahan yabg dihadapi terkait pelangagran netralitas ASN diantaranya, kelemahan penindakan di KASN.
“Dimana kategori hukuman di KASN terlalu lebar.Selain itu, efek jera penaganan pelanggaran ASN masih masala,”ujarnyanya.
Hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut,  Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampow, dua pimpinan Bawaslu Sulut, Mustarin Humagi dan Awaludin Umbola.(mrc)

Tag: