Manado,- Keluh warga kembali menyembul. Aliran dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), jadi penyulut.
Nada lirih itu meletup dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Sulut. Mereka kecewa lantaran dalam kurun waktu 5 tahun, belum pernah mendapat dana hibah dari Pemprov Sulut.
Itu terungkap dalam Rapat Pimpinan (Rapim) KKSS se-Sulut yang dihadiri ketua daerah seluruh kabupaten dan kota dan pengurus wilayah.
Disampaikan Bendahara Umum (Bendun) BPW KKSS Haji Sudarmo, selama kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw atau ODSK, pihaknya belum pernah mendapat dana hibah. Pernyataan ini turut diperkuat pelaksana tugas Ketua BPW KKSS Sulut, H Guntur Mangngaweang.
Menyikapi kondisi ini, salah satu warga KKSS Daeng Nyomba mengaku kecewa. “Kami kecewa, karena selama ini kami warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang selalu mendukung program pemerintah tetapi tak mendapatkan perhatian dari pemerintah ODSK, ternyata kami hanya diberikan janji,” ketus dia.
Di sisi lain, Andi Soraya, warga KKSS menimpali, untuk pemilu 2024 ini sebaiknya ada kontrak politik yang jelas. “Jangan hanya percaya oknum-oknum yang katanya orang pak gubernur tetapi hanya hoaks dan hanya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” nilainya.
Hal itu penting agar warga KKSS jelas posisinya dan ada manfaat bagi organisasi dan warga. “Karena, warga KKSS cukup signifikan memberikan kontribusi dalam program ODSK. Salah satunya, pembayar pajak yang setia,” koarnya.
Sikap kritis warga KKSS ini langsung disikapi H Rafiuddin Jamir, selaku Ketua Pembina BPW KKSS Sulut. Menurut dia, Pemprov Sulut khususnya Gubernur tidak pernah menjanjikan dana hibah untuk BPW KKSS Sulut. Hal ini menyikapi informasi yang beredar.
“Dana hibah itu tidak turun dari langit. Harus diurus oleh ketua dan bendahara. Jadi kalau tidak pernah ngurus jangan bilang dijanji oleh Pak Olly,” terang Rafiuddin.
Komentar 1
Jangan mulai membenturkan KKSS dgn Pemprov Sulut nanti dianggap provokasi. Nyatanya kerukunan masyarakat baik2 saja. Pemprov mengayomi dan melindungi semua masyarakat tdk memandang adat ras agama suku. Salut buat Bpk Rafiudin menyejukan komentnya. Tks