BOLMUT,- Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jusnan C. Mokoginta, MARS., Bertindak Selaku Inspektur Upacara (IRUP) dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kartini ke 145, Kamis (25/4).

Sambutan Menteri Dalam Negeri RI yang di bacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menyampaikan dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII dengan tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”, maka tema ini menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif. Selain itu, pemahaman filosofi dan tujuan otonomi daerah juga sangat mempengaruhi pencapaian program pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing, memantau perkembangan inflasi di daerah serta melakukan evaluasi program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien, dan melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat.

Perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Untuk itu diharapkan dapat menjadikan momen ini sebagai awal dari tekad dan semangat untuk menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan pada wilayah masing-masing dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara holistik.

Turut Hadir dalam kegiatan ini, Asisten Bidan Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Administrasi Umum, Unsur TNI/POLRI, Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemda Bolmut, Para Camat Dan Sangadi Se Kab. Bolmut, Serta Aparat Desa. (*)