Bitung,- Pemerintah Kota Bitung menggelar Upacara peringatan hari Kartini dan hari Otonomi Daerah (Otda) ke 29 tahun 2025. Upacara itu, dirangkaikan dengan apel korpri, di lapangan Kantor Walikota Bitung, Rabu (30/4/2025).

Walikota Bitung, Hengky Honandar, saat memimpin upacara mengatakan, peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April, adalah momen untuk mengenang dan meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan indonesia.

“Kartini bukan hanya simbol emansipasi, tapi sosok visioner yang menginginkan perempuan memiliki akses yang sama dalam pendidikan, pembangunan, dan pengambilan keputusan,” tutur Hengky.

Di era modern saat ini, nilai-nilai perjuangan Kartini harus terus kita hidupi. “Untuk itu, kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender,” ucapnya.

“Ciptakan ruang partisipasi yang luas bagi perempuan dalam birokrasi, sosial, dan ekonomi, serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai bagian integral dari pembangunan daerah,” urainya.

Selanjutnya, peringatan Hari Otda ke-29 Tahun 2025 dengan tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, dalam menyongsong masa depan Indonesia,” ujarnya.

Hal ini, jelas Walikota, adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat, yang tercermin dari keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan dengan masyarakat yang adil, makmur dan berakhlak mulia.

“Sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025, ada beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi,” ungkap Hengky.

Berikut hak strategis yang disampaikan Mendagri di hari Otda 2025:

  1. Upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengotimalkan lahan pertanian;
  2. Upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumberdaya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan.
  3. Pengelolaan sumberdaya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta meyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan;
  4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas;
  5. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan umkm dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah, swasta-akademisi;
  6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, kurikulum, dan fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik. termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis;
  7. Upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau.
  8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan mengembangkan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.

Di sisi lain Hengky mengajak seluruh anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Bitung untuk terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan loyalitas, bukan hanya dalam pelayanan sehari-hari.

“Tetapi juga dalam membangun inovasi, menciptakan birokrasi yang lincah, transparan, dan berorientasi pada hasil.Semangat ini selaras dengan visi, Harmonisasi Menuju Bitung Maju,” ajaknya.

Harmonisasi berarti kita membangun kerja sama yang kokoh antar semua elemen, membangun kekuatan kolektif yang saling menguatkan, demi mendorong bitung menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

“Mari kita menyumbangkan karya terbaik kita dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas orang nomor satu di Kota Cakalang itu.