Bitung,- Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) digelar. Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka menghadiri langsung kegiatan itu di Hotel New Saphir, Yogyakarta, Tanggal 2 hingga 4 Juli 2025.

Munas diselenggarakan Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) yang kini bertransformasi menjadi ASWAKADA sebagai wadah resmi sinergi Wakil Kepala Daerah se-Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan itu, turut digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional, yang menjadi bagian penting peningkatan kapasitas, serta konsolidasi peran Wakil Kepala Daerah di era transformasi kepemimpinan nasional.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas,” Munas ini menjadi tonggak strategis dalam mendorong kolaborasi antar daerah dengan pemerintah pusat.

Randito menyampaikan, kehadirannya mewakili komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam membangun sinergi lintas wilayah, serta memperkuat fungsi dan eksistensi wakil kepala daerah, sebagai bagian dari ekosistem tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

“Munas ini bukan hanya ruang diskusi, tapi juga panggung strategis bagi kami para wakil kepala daerah, untuk membentuk arah pembangunan ke depan secara lebih kolektif dan profesional,” beber Randito Maringka.

Ia juga menekankan pentingnya peran wakil sebagai mitra strategis kepala daerah dalam menjalankan visi pembangunan.

“Terutama dalam konteks daerah seperti Bitung yang memiliki tantangan dan potensi ekonomi tersendiri, seperti sektor kemaritiman dan industri,” urainya.

Agenda Munas ASWAKADA 2025 mencakup pembahasan legalitas organisasi, penyusunan program kerja nasional, hingga deklarasi konsolidasi wakil kepala daerah se-Indonesia.

Diharapkan melalui forum ini, posisi wakil kepala daerah dapat lebih diakui dalam sistem pemerintahan daerah serta diberikan ruang yang setara dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan daerah.

Munas ini dihadiri oleh ratusan wakil bupati dan wakil wali kota dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa peran wakil kepala daerah semakin strategis dan dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman.