MINAHASA – DPRD Kabupaten Minahasa telah mengagendakan rapat paripurna Dewan, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2023.
Dalam Rapat Paripurna itu, berlangsung di ruang sidang kantor DPRD Minahasa, Selasa (26/3/2024) sore, yang dipimpin langsung Ketua Dewan Glady Kandouw, SE didampingi Wakil Ketua Okstesy Runtu, SH, MS dan Denny Kalangi beserta seluruh anggota DPRD Minahasa.
Dikesempatan itu, Penjabat Bupati Jemmy Kumendong, menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 kepada DPRD Kabupaten Minahasa, dalam suasana yang bahagia.
Rapat paripurna Dewan yang kita laksanakan hari ini, disamping amanat perundang-undangan yang berlaku tetapi juga merupakan momen yang tepat bagi kami selaku Penjabat Bupati Minahasa secara transparan dan akubtabel menyampaikan kinerja Pemkab Minahasa di Tahun 2023 lalu.
Rapat paripurna ini bukanlah semata-mata momen yang sifatnya rutinitas, apalagi bermakna ceremoni semata. Akan tetapi merupakan agenda yang strategis, untuk mengevaluasi dan memberi nilai atas karya dan kiprah yang telah kita kerjakan di tahun 2023.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota serta hadirin yang dihormati, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana telah diatur dalam UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka pada kesempqtan ini akan disampaikan laporan penyelenggara tugas-tugas tersebur dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023.
“Pelaksanaan program-program pembangunan yang telah tertuang dalam Lingkup pemerintah pusat tidak mengurangi transfer daerah, baik itu DAU maupun DAK. Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi Pemkab Minahasa, terutama untuk mengaktualisasikan 22 program prioritas yang telah ditawarkan kepada masyarakat,” kata Kumendong.
Target-target yang direncanakan, menurut Kumendong, mengalami berbagai penyelarasan akibat kondisi keuangan yang berat. Dimana secara detail telah disampaikan kepada Dewan yang terhormat melalui buku LKPJ, akan tetapi melalui kesempatan ini secara umum pengelolaan keuangan daerah.
Seperti pertama, pada Pengelolaan Pendapatan Daerah, diantaranya lebijakan umum pengelolaan PAD yang meliputi pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan daetah yqng sah sesuai peraturan perundangan.
Anggaran pendapatan setelah perubahan ditargetkam selaras RP 1.255.663.461.685.00 atau satu triliuan dua ratis lima puluh lima milyar enam ratus enam pulub tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan pulih lima ribu rupiah. Dan realisasi sebesar Rp 1.259.741.332.938,14 atau satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh satu tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan joma empat belas sen.
Kedua, terkait Pengelolaan Belanja Daerah. Anggaran belanja daerah setelah perubahan, yaitu Rp 1.363.771.890.894.00 atau satu trilyun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh emapt rupiah. Untuk realisasinya Rp 1.252.709.372.298 atau satu trilyun dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan pulub delapan rupiah.
“Hal yang menajdi perhatian seius Pemkab Minahasa, yaitu melindungi masyarakat dari virus yang berbahaya, serta menjamin masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dan bantuan lainnya, seperti BPLT, BST, UKM, Bantuan subsidi upah dan bantuan lainnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Bupati untuk capaian penyelenggara Pemda sebagaimana dimuat dalam laporan ini, merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Minahasa dan berbagai dukungan, topangan dan masyarakat Minahasa, baik secara moril maupun materil, serta dukungan dari DPRD Minahasa, Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Tepublik Indonesia, untuk mewujudkan Minahasa sejahtera dan bermartabat.
“Pemkab Minahasa terus berupaya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masayarakat, melalui program-program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 yang meliputi berbagai sektor,” ujarnya.
Disadari sepenuhnya penyelenggara pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan diswpanjang tahun 2023, disamping terdapat banyak prestasi dan kemajuan. Namun, masih ada saja kekurqngan yang perlu diperhatikan, agar dalam perjalanan kedepan tidak lagi ditemui masalah yqng sama dengan kemarin. Kesemua itu, tidak terwujud tanpa ada kerjasama dan peran antar kompnen Pemerintah yang ada, ternaauk naayarakat Minahasa didalamnya.
“Untuk itu, perkenankan saya menyampaikam rasa terima kaaih danmpenghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan kemajuan di tanah Minahasa tercibta ini,” tutupnya.
Hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD mendengarkan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023, pata Asisten, Staf Ahli, Dir RSU Samratulangi Tondano, Dir PDAM, para Kadis/ Kaban, Kabag dan jajaran Pemkab Minahasa.
