Penulis : Jesica Jes

SULUT, – Bawaslu Sulut tak hentinya melakukan upaya pencegahan terhadap praktek politik uang jelang tahapan pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember 2020. Kali ini, dengan menyusuri lautan pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan mendatangi Pulau Lembeh, Kota Bitung, Sabtu (28/11/2020).

Disana Poluan meresmikan Kelurahan Batu Lubang sebagai Kampung Pengawasan Anti Politik Uang. Menurutnya, hal itu menjadi satu langkah penting.
“Komitmen tolak politik uang dari masyarakat setempat yang tentunya didukung oleh pemerintah didalamnya akan menjadi dampak positif akan suksesnya Pilkada 2020,” tukas mantan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini.

Didampingi anggota Bawaslu Bitung Sammy Rumambi, Poluan menambahkan bahwa dampak dari politik uang adalah tindakan koruptif dari kandidat yang nantinya terpilih dan berimpilikasi terhadap pemiskinan masyarakat.

“Kandidat yang memainkan politik uang akan mengeluarkan biaya kampanye yang besar. Hal ini membuat sang kandidat yang nantinya terpilih akan berupaya mengembalikan modal kampanyenya dengan cara-cara koruptif. Implikasinya pada pemiskinan masyarakat dan ini adalah dosa besar,” kata Poluan yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubangan antar Lembaga.

Oleh karena itu dirinya berharap dengan diresmikannya Kelurahan Batu Lubang sebagai kampung pengawasan. Masyarakat didalamnya bisa secara proaktif mengawal jalannya setiap proses yang ada.
“Jadi saya harap masyarakat Batu Lubang Pulau Lembeh ini bisa jadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Yakinlah dengan tolak politik uang akan memberi dampak positif bagi daerah yang kita cintai ini,” tegas Kenly.

Lurah Batu Lubang Agmanda Dalope mengapresiasi Bawaslu Sulut atas kepercayaannya memilih wilayahnya menjadi Kampung Pengawasan Anti Politik uang. “Terima kasih atas kepercayaan ini. Sebagai pemerintah disini dan seluruh masyrakat telah bersepakat mempersilahkan jajaran Bawaslu untuk dapat menempati salah satu tempat dikelurahan ini untuk dibuatkan Posko Pengawasan Anti Politik Uang,” terangnya. Lurah perempuan ini juga dengan tegas menyatakan menolak praktek politik uang.

Turut hadir dalam kegiatan ini akademisi Goinpeace Tumbel yang memberi penguatan pengawasan partisipatif serta jajaran Panwascam dan PKD Kepulauan Lembeh.(mrc)