TOMOHON, – Hingga kini, komitmen Partai Golongan Karya (Golkar) untuk kesejahteraan rakyat tak memudar. Hal itu terus ditunjukan para kader yang duduk di Eksekutif maupun Legislatif.
Di Kota Tomohon misalnya, gaji Tenaga Kontrak (Nakon) yang awalnya lambat dibayar, dan saat ini hanya dibayar separuh dari apa yang ditetapkan dalam APBD 2024, menjadi perhatian penuh partai berlambang pohon beringin ini.
Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), yang banyak tidak tepat sasaran oleh pemerintahan saat ini pun, menjadi perhatian serius dari partai besutan Airlangga Hartarto itu.
Kader terbaik Partai Golkar Tomohon, Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW), yang kini dipercayakan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tomohon, sangat tergerak melihat perlakuan penguasa di Kota Tomohon saat ini yang dinilai tidak menghargai pengabdian para Nakon.
“Bagaimana mau menghidupi diri sendiri maupun keluarga, jika yang diterima hanya separuh dari yang seharusnya mereka terima. Kalau gajinya dua juta rupiah, hanya menerima satu juta,” ucap mantan Ketua DPRD Tomohon tersebut, Selasa (9/5/2023).
Padahal, kata dia, terkait gaji Nakon Tomohon itu sudah dianggarkan di APBD. “Tidak ada dalam penganggaran yang menyebut pembayaran hanya separuh,” tegas MJLW didampingi para pengurus Partai Golkar Kota Tomohon.
Baca juga: Gaji Nakon Tomohon Dibayar Setengah? Fraksi Golkar Minta Pemkot Bayar Full!
Untuk itu, lanjutnya, sebagai bentuk kepedulian, Partai Golkar meminta kepada Pemkot Tomohon untuk membayar full gaji para Nakon.
“Kami minta juga, tidak memberlakukan sistem shift yang dalam sejarah Kota Tomohon baru kali ini dilakukan oleh pemerintahan Wali Kota Caroll Senduk,” sembur Miky.
Terkait penyaluran Bansos, ia menambahkan, Partai Golkar akan terus mengawalnya. Karena, sudah banyak terjadi tidak tepat sasaran dan hanya terkesan like dan dislike.
“Ini dana pemerintah untuk rakyat. Semua rakyat memiliki hak yang sama. Yang seperti ini harus diluruskan. Kalau perlakuan tidak pro rakyat ini terus dibiarkan, bagaimana nantinya Kota Tomohon ke depan,” tegasnya lagi.
Dikatakan, bantuan pro rakyat lainnya, yang diprakarsai Partai Golkar adalah bantuan mesin kopi bagi para pengusaha kopi atau barista di Kota Tomohon.
Dimana, diusulkan untuk 25 barista yang terus eksis dan mengangkat perekonomian serta menyerap tenaga kerja walaupun di tengah pandemi Covid-19.
Namun kenyataannya, program pro rakyat tersebut dimentahkan oleh Pemerintah Kota Tomohon dan hanya memberikan kepada 3 barista. Hasil pembahasan di DPRD dan kenyataan di lapangan berbeda.
“Partai Golkar akan terus mendukung dan melakukan hal-hal yang pro rakyat. Ini sudah dibuktikan,” pungkasnya MJLW.
