TOMOHON, LiputanKawanua.com — Perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dalam mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan patut diacungi jempol.
Dari sembilan kabupaten/kota di wilayah kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kesehatan Cabang Tondano, baru Pemkot Tomohon yang melunasi iuran sampai dengan bulan Desember 2020.
Pemkot Tomohon pun mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan Cabang Tondano. Pasalnya, daerah yang dipimpin Walikota Jimmy Feidie Eman SE.Ak CA (JFE) itu dinilan paling komitmen membayar kewajiban peserta jamkesmas di tahun 2020.
“Ya, kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Tomohon, karena paling komitmen membayar iuran. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya tidak ada tunggakan sama sekali,” ungkap Kepala BPJS Cabang Tondano, Efran Chandra Nugraha kepada wartawan, Jumat (23/10/2020) pekan lalu.
Menurut Efran, komitmen Pemkot Tomohon untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu, patut dicontoh kabupaten/kota lain. “Semua demi kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan,” tikasnya.
Sementara, Walikota Tomohon melalui Sekretaris Kota (Sekot) Ir Harold Lolowang M.Sc menjelaskan, pemberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat menjadi prioritas Pemkot Tomohon. “Kami memang prioritaskan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Karena, ini sudah menjadi komitmen Pak Walikota Jimmy Eman,” beber Harold.
Pemkot Tomohon, lankit dia, memiliki keinginan yang sama dengan masyarakat untuk mewujudkan universal health coverage (UHC). Supaya, seluruh masyarakat bisa memiliki akses terhadap layanan kesehatan. “Kami berharap masyarakat Tomohon bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah dibayar Pemkot,” pintahnya.
Selain dalam bidang kesehatan, Harold menmbahkan, pelayanan prima wajib dilakukan di semua instansi. “Ini yang selalu di sampai-sampaikan pak walikota kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pelayanan prima menjadi suatu kewajiban demi kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Tomohon,” kunci Harold.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tomohon, Gerardus Mogi menjelaskan, iuran pembayaran peserta jamkesmas di tahun 2020 berjumlah Rp 13.600.000.000. Namun, kata dia, yang digunakan hanya Rp 10.149.604.500, untuk mengcover 27.000 jiwa.
“Awalnya anggaran yang disiapkan melalui APBD tahun 2020 berjumlah Rp 13.600.000.000. Itu untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan iuran. Namun yang terpakai hanya Rp 10.149.604.500. Sedangkan sisanya dikembalikan ke kas daerah,” ungkap Mogi.***
