Bitung,- Rudi Theno dinilai tak pantas menduduk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, pasca ia menyebut bawahannya penyebab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tak diketok.
Hal itu ditegaskan, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut, dr. Sunny Rumawung kepada media, Minggu (6/10/2024). Dikatakan, Rudi Theno adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Itu tanggungjawabnya sebagai ketua TAPD. Bagaimana mungkin bawahan yang disalahkan atas peristiwa tersebut. Pejabat seperti itu tidak pantas menduduki jabatan tertinggi ASN di daerah,” sembur Sunny.
Proses persiapan dokumen APBD-P, ia melanjutkan, seharusnya sudah ada minimal 2 minggu sebelum disahkan oleh DPRD Kota Bitung.
Sehingga, para anggota dewan sebelum memutuskan dalam rapat paripurna sudah mempelajari poin-poin dalam APBD-P.
Namun faktanya, beber Sunny, sampai batas akhir tanggal 30 September 2024 pukul 24.00 wita, dokumen itu tidak pernah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung.
“Gagalnya pengesahan APBD-P murni kelalaian pemerintah Kota Bitung. Dan Rudi Theno sebagai Ketua TAPD paling bertanggung jawab,” tegasnya.
Aktivis anti korupsi tersebut menduga, ada sesuatu yang sengaja ditutup tutupi oleh pemerintah Kota Bitung dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan kondisi keuangan pemerintah Kota Bitung saat ini dan batalnya pengesahan APBD-P, saya menduga ada sesuatu yang sengaja ditutup tutupi agar tidak diketahui publik,” ujar Rumawung.
Ia mendorong Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung mengusut tuntas dan segera meminta keterangan kepada Rudi Theno dan Frangky Sondakh terkait persoalan tersebut.
Selanjutnya, nasib ribuan ASN, THL, Pala/RT digantung oleh pemerintah kota bitung. Mereka sudah berbulan bulan tidak menerima hak, tapi karena ketidakbecusan pemimpin mengelola keuangan sehingga terjadi hal seperti ini.
“Semoga Kejari Bitung memberi atensi terkait persoalan ini. Ada banyak nasib ribuan ASN, THL dan Pala/RT bergantung pada penetapan APBD-P,” katanya.
Ditambahkan, batalnya pembahasan APBD-P menjadi tamparan tersendiri bagi Pemkot Bitung. Pasalnya, selama kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, Pemkot Bitung selama ini menjadi role model alias acuan daerah-daerah lain.
Bahkan banyak daerah datang ke kota Bitung untuk belajar pengelolaan keuangan. Dan mirisnya, baru dipemerintahan saat ini terjadi persoalan krisis anggaran, sehingga banyak hak masyarakat dan pegawai tidak terbayarkan.
Sunny memang, hal tersebut merupakan tamparan keras bagi Pemkot Bitung. Kepemimpinan almarhum Hanny Sondakh ,kata dia, dilanjutkan dengan Max Lomban, Kota Bitung jadi role model bagi daerah lain dalam hal pengelolaan anggaran.
“Nanti di pemerintahan Wali Kota saat ini terjadi krisis anggaran dan mengakibatkan hak masyarakat dan pegawai tidak terbayar dan menggantung,” kata Rumawung.
Sementara Rudi Theno saat dikonfirmasi terkait pernyataan Ketua AMAK Sulawesi Utara (Sulut), dr. Sunny Rumawung enggan memberikan tanggapan. Kendati pesan WhatsApp yang dikirim sudah dibaca.
