BOLTARA,- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri rapat bersama Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 4 Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kamis (8/10).
Rapat tersebut membahas agenda Pendampingan Hukum (Legal Assistance) terhadap BP3KP Sulawesi I dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut, Andi Usama Harun, S.H., M.H.
Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah potensi permasalahan hukum, serta memastikan seluruh program perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan BP3KP Sulawesi I berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Plt. Bupati Boltara Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., menyambut baik pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, BP3KP dan Kejaksaan sangat penting untuk mengawal program strategis nasional di bidang perumahan agar tepat sasaran dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BP3KP Sulawesi I, Eripka Ansela Surira, S.T., M.T., Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara, para Asisten, para Koordinator, Kabag TU, para Kasi pada Bidang Datun Kejati Sulut serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.
