MANADO,- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Utara (Sulut), menggelar diskusi bertajuk ‘Bacirita APBN’ pada Senin (27/11/23). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara, Jalan Bethesda, Kota Manado.
Pada agenda urgen tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, S.Si., M.A., M.T, menjadi narasumber.
Dalam pemaparannya, ia menguraikan, memasuki bulan November 2023 perekonomian global masih dihadapkan dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini ditandai dengan beberapa indikator di antaranya, tingkat inflasi di negara-negara maju yang masih relatif tinggi yang dimungkinkan berdampak pada kebijakan pengetatan moneter di negara-negara tersebut, sehingga menekan likuiditas di tingkat global.
Selain itu, perkembangan komoditas pangan yang relatif tinggi di berbagai negara perlu diwaspadai.
Di tingkat nasional, lanjut Kakanwil, pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga Triwulan III 2023 tumbuh 4,94% secara y-o-y (year on year), Ekonomi Indonesia triwulan III-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,60 persen (q-to-q).
“Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,70 persen. Tingginya inflasi dan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga yang tinggi di berbagai negara menjadi salah satu faktor utama terjadinya perlambatan ekonomi di berbagai belahan dunia,” urai Ratih.
Kemudian, upaya pengendalian inflasi di dalam negeri secara umum efektif, sehingga tingkat daya beli masyarakat tidak terpukul terlalu dalam.
Terkendalinya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif tentu akan berdampak positif pada indikator-indikator makroekonomi lain, yaitu tingkat pengangguran terbuka yang turun dengan laju 5,32% y-o-y secara nasional per Agustus 2023. Demikian pula, tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,36% pada Maret 2023 secara y-o-y.
Di tingkat nasional, kondisi lapangan kerja dan kemiskinan terus menunjukkan perbaikan. Perlambatan terjadi pada tren ekspor namun demikian perlambatan lebih dalam juga dialami pada impor.
Di tingkat regional, Ratih bilang, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat.
Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk tingkat inflasi bulan Oktober 2023 secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,56%.
Sementara untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama yakni Manado dan Kotamobagu, juga mengalami inflasi sebesar 2,24% dan 3,59%.
Untuk Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2023 naik 0,75 persen menjadi 112,09.
Sebaliknya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 112,47 di bulan September ke 110,5 di bulan Oktober. Secara umum, angka NTN Sulawesi Utara masih di atas nasional yang berada di angka 104,84.
“Namun demikian, untuk nilai NTP, Sulawesi Utara masih berada di bawah NTP Nasional yang sebesar 115,78,” aku Ratih.
Dari sisi kinerja neraca perdagangan, dia melanjutkan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Oktober berada di 58,77 Juta USD dan menunjukkan peningkatan dari bulan September pada 51,63 Juta USD.
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD.
Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp4,2 triliun atau 82,87% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 6,98% (yoy).
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak.
“Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Oktober 2023 adalah sebesar Rp2,99 triliun atau telah terealisasi sebesar 78,56% dari target penerimaan tahun 2023. Penerimaan pajak di Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2023 tumbuh 0,32% secara yoy yang disebabkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menopang penerimaan Semester I Tahun 2022. Sedangkan, program tersebut tidak terjadi lagi di tahun 2023. Jika tidak memperhitungkan PPS maka penerimaan perpajakan tumbuh 34,92% (yoy),” beber Ratih.
Selain dari penerimaan pajak, kata dia, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Oktober 2023, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp61,46 miliar.
Untuk periode bulan Oktober penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp3,25 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp3,32 miliar serta tidak terdapat realisasi Bea Keluar pada bulan Oktober 2023.
Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Capaian PNBP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 31 Oktober 2023 sangat baik dan hampir memenuhi target triwulan IV sebesar Rp8,21 M hingga 96,62%. Capaian PNBP dari pelaksanaan lelang lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai 31 Oktober 2023 dari lelang oleh PL I, PL II, dan PT Pegadaian mencapai 75,46% dari target TW IV. Pokok lelang atas pelaksanaan lelang tersebut mencapai sebesar Rp418,645 miliar,” ungkapnya.
Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 77,63% dari pagu, terkontraksi 3,21% dengan nilai sebesar Rp17,46 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 66,5% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 56,92%.
Sampai dengan akhir Oktober 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp13,26 triliun.
“Transfer Ke Daerah atau TKD sampai dengan akhir Oktober telah disalurkan mencapai Rp10,76 triliun atau 83,43% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp7,16 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp1,44 triliun,” katanya.
Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp9,87 triliun atau 60,15% dari pagu, dengan komponen Pendapatan dari Dana Transfer menempati proporsi yang signifikan relatif terhadap Pendapatan Daerah.
Dari sisi Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp9,79 triliun atau 58,95% dari pagu. Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp9,79 triliun, Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp4,58 triliun diikuti Belanja Barang Rp2,66 triliun.(*)
