Gambar Tomohon

Tomohon,- Masalah air bersih di Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), sepertinya belum teratasi meski sudah melewati kemarau panjang. Itu dikeluhkan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tomohon, di Kelurahan Tinoor Satu dan Dua.

Padahal, curah hujan belakangan ini sudah terjadi hampir tiap hari. “Iya, sudah hampir tiga bulan. Kami tudak terlayani,” beber sejumlah warga Tinoor Satu dan Dua, belum lama ini.

Dari pantauan media, air memang pernah disalurkan oleh PDAM melalui tangki atau tong air kepada masyarakat Tinoor Satu dan Dua.

Informasi yang diperoleh, sebagian besar Warga Tinoor masih menunggu air kembali mengalir melalui keran rumah mereka. Apalagi di wilayah Kelurahan Tinoor Satu.

Bantuan darurat berupa penyaluran lewat tangki/tong air beberapa waktu lalu patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi pengganti pelayanan yang seharusnya berjalan.

Hampir tiga bulan distribusi air dari PDAM Tomohon terganggu di wilayah Tinoor 1. Kondisi ini membuat warga harus menyesuaikan kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci, hingga menjaga kebersihan rumah tangga.

Terkait itu, Advokat Rolly Toreh SH MH, menilai, penyaluran air melalui tangki air beberapa waktu lalu adalah langkah penanganan sementara yang patut dihargai.

Namun, kata Pengacara yang sementara naik daun itu mengatakan, distribusi tersebut berbeda dengan pemulihan pelayanan melalui jaringan perpipaan.

“Penyaluran air melalui tangki atau tong tentu membantu masyarakat. Kami mengapresiasi itu. Tapi, bantuan darurat adalah mitigasi sementara, tidak sama dengan pemulihan pelayanan. Masyarakat membutuhkan kepastian air bersih tersedia di rumahnya. Bukan terus bergantung pada distribusi yang sifatnya sementara,” semburnya.

Merujuk Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Rolly menegaskan, jaminan negara atas hak rakyat untuk memperoleh air bagi kebutuhan pokok sehari-hari, dalam jumlah yang cukup, berkualitas baik, aman, dan terjangkau.

Ia melanjutkan, persoalan ini perlu disikapi dari perspektif perlindungan konsumen. Terutama, kata dia, menyangkut kepastian pelayanan, transparansi penyebab gangguan, dan kewajaran tagihan selama distribusi air tidak berjalan normal.

“Jangan sampai masyarakat menerima air melalui tangki atau tong sebagai bantuan, tetapi persoalan pelayanan dan tagihan dibiarkan tanpa kejelasan. Konsumen berhak mengetahui apa yang terjadi, kapan pelayanan dipulihkan, dan bagaimana kewajiban pembayaran diperlakukan selama gangguan berlangsung sampai saat ini,” tegasnya.

Rolly tidak serta-merta mengajak masyarakat melakukan penghentian atau boikot pembayaran. Ia mendorong penyelesaian secara terukur melalui keterbukaan informasi, evaluasi tagihan pelanggan terdampak, serta kepastian waktu pemulihan jaringan distribusi.

“Saya sarankan bagi Warga terdampak agar melayangkan keberatan langsung kepada PDAM Tomohon,” serunya.

Advokat itu meminta, pihak PDAM Tomohon dan pemerintah terkait tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi memastikan solusi permanen agar air kembali mengalir normal.

“Tangki atau tong air adalah pertolongan mitigasi, keran yang kembali mengalir adalah pemulihan. Kita menghargai bantuan yang diberikan, tetapi masyarakat juga berhak menuntut pelayanan kembali normal. Jangan sampai air berhenti mengalir, sementara kewajiban konsumen terus berjalan tanpa jeda, tanpa kendali, dan terus ada penagihan. Ini ironi besar,” pungkasnya.