Berita Terkini

Eman Hadiri Penyerahan LKPD TA 2019 di BPK Sulut

TOMOHON, liputankawanua.com — Wali Kota Jimmy F Eman menghadiri acara penyerahan LKPD TA 2019, bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Sulut, Kamis (12/3/20).

Penyerahan dilaksanakan secara serentak oleh 15 kabupaten/kota yang sepakat menyerahkan lebih awal.

Eman mengatakan, kegiatan ini merupakan un audited atau pemeriksaan tahap awal. Secara garis besar ekonomi makro merupakan gambaran ekonomi yang mempengaruhi pasar. “Ekonomi makro merupakan alat bagi Pemda untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah,” tutur Eman.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2019 atau tahun sebelumnya.

“Dari data BPS Kota Tomohon yakni, tingkat kemiskinan sebesar 5,62 % tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,75 % tahun 2019, Gini Ratio sebesar 0,38 % tahun 2017, IPM (Indeks Pembanggunan Manusia) sebesar 76,67 % tahun 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,82 % tahun 2019 dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar 4.291.488,46 (juta Rupiah) tahun 2019,” rincinya.

Sementara, untuk presentase penduduk miskin tahun 2017: 6,47 %, 2018: 5,95 % dan 2019: 5,62 %. Menurut Eman, presentase penduduk miskin Kota Tomohon tahun 2018 sebesar 5,59 % mengalami penurunan, dimana tahun 2019 presentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 5,56 %.

“Tingkat pengangguran tahun 2017 : 8,94, tahun 2018 : 8,22 dan tahun 2019 : 7,75 turun 0,47 %. Presentase penduduk miskin di Kota Tomohon masih di bawah provinsi. Yang secara nasional tingkat kemiskinan Provinsi Sulut berada pada posisi terendah ke-14,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  Gerardus E Mogi mengatakan, penyerahan ini merupakan amanat Undang-Undang. Dimana, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir ke BPK untuk di Audit.

“Sehingga kita kurang menunggu hasil audit dari BPK dan menunggu hasil berupa opini, setelah mereka memeriksa laporan keuangan yang diserahkan hari ini. Kita optimis bisa dapat meraih opini WTP ke- 7 kali yang berturut-turut,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Sulut Andrei Angow, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, Para Bupati/Walikota se Sulut, Para Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD.

Peliput: Terry Wagiu

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top