MANADO,- Kunci tahun 2023, Nyiur Melambai dibungkus sederet kemajuan. Mengulik itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggagas program ‘Bacarita APBN’.
Kali ini, program rutin DPJb Sulut itu digelar di ruang AA Maramis, Gedung Keuangan Negara Manado, Rabu (27/12/23).
Tema yang diusung yakni ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingkat Pengangguran, serta Peran Fiskal dalam Upaya Pengurangan Penggangguran’.
Saat membuka kegiatan, Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, pembahasan dalam program Bacarita APBN kali ini, fokus pada beberapa hal penting.
Ratih mengaku, di akhir bulan November 2023, perekonomian global masih dihadapkan dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini ditandai dengan beberapa indikator di antaranya, tingkat inflasi di negara-negara maju yang masih relatif tinggi yang dimungkinkan berdampak pada kebijakan pengetatan moneter di negara-negara tersebut, sehingga menekan likuiditas di tingkat global.
Selain itu, kata dia, perkembangan komoditas pangan yang relatif tinggi di berbagai negara perlu diwaspadai.
Selanjutnya di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga Triwulan III 2023 tumbuh 4,94% secara y-o-y (year on year) Ekonomi Indonesia triwulan III-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,60 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,87 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,70 persen.
“Tingginya inflasi dan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga yang tinggi di berbagai negara menjadi salah satu faktor utama terjadinya perlambatan ekonomi di berbagai belahan dunia. Upaya pengendalian inflasi di dalam negeri secara umum efektif sehingga tingkat daya beli masyarakat tidak terpukul terlalu dalam. Terkendalinya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tentu akan berdampak positif pada indikator-indikator makroekonomi lain yaitu tingkat pengangguran terbuka yang turun dengan laju 5,32% y-o-y secara nasional per Agustus 2023,” urai Ratih.
Demikian pula, tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,36% pada Maret 2023 secara y-o-y. Dengan demikian, di tingkat nasional kondisi lapangan kerja dan kemiskinan terus menunjukkan perbaikan. Perlambatan terjadi pada tren ekspor. Pun demikian, perlambatan lebih dalam juga dialami pada impor.
Di tingkat regional, lanjut Ratih, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara secara umum menunjukkan pemulihan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator.
Pertama, untuk tingkat inflasi, bulan November 2023 secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,86 %.
Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama untuk Manado dan Kotamobagu juga mengalami inflasi sebesar 2,85% dan 3,85 %.
Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan November 2023 naik 0,93 persen menjadi 113, 12. Sebaliknya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 110,5 di bulan Oktober ke 108,35 di bulan November.
“Secara umum, angka NTN Sulawesi Utara masih di atas nasional yang berada di angka 103,52. Namun demikian, untuk nilai NTP, Sulawesi Utara masih berada di bawah NTP Nasional sebesar 116,73,” ungkap Ratih.
Kemudian, dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada November berada di 40,23 Juta USD dan menunjukkan peningkatan dari bulan Oktober pada 58,77 Juta USD.
Dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD.
Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp4,73 triliun atau 93,22% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 3,9% (yoy).
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak.
Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir November 2023 adalah sebesar Rp3,36 triliun atau telah terealisasi sebesar 87,96% dari target penerimaan tahun 2023.
Penerimaan pajak di Sulawesi Utara pada bulan November 2023 tumbuh 0,85% secara yoy yang disebabkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menopang penerimaan Semester I Tahun 2022. Sedangkan program tersebut tidak terjadi lagi di tahun 2023. Jika tidak memperhitungkan PPS maka penerimaan perpajakan tumbuh 8,99% (yoy).
“Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir November 2023, dilaporkan pendapatan bea danc telah terealisasi sebesar Rp64,45 miliar. Untuk periode bulan November penerimaan cukai terealisasikan sebesar Rp2,47 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp0,17 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp0,35 miliar,” ungkapnya.
Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Ratih bilang, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP sampai 30 November 2023 adalah sebesar Rp1.310 miliar atau 108,54% dari pagu. Realisasi PNBP tumbuh 18,38% secara year on year dari periode yang sama tahun 2022.
Selanjutnya, dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 84,74% dari pagu, terkontraksi 2,1% dengan nilai sebesar Rp19,41 triliun.
Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 74,4% dari total pagu.
Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 64,95%. Sampai dengan akhir November 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp14,67 triliun.
Pun begitu, Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir November telah disalurkan mencapai Rp11,73 triliun atau 90,36 % dari pagu.
Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp7,8 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp1,48 triliun.
Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp11,43 triliun atau 69,63% dari pagu, dengan komponen Pendapatan dari Dana Transfer menempati proporsi yang signifikan relatif terhadap Pendapatan Daerah.
“Dari sisi Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp11,84 triliun atau 71,24% dari pagu. Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp11,84 triliun, Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp5,32 triliun diikuti Belanja Barang Rp3,23 triliun,” lugasnya.
Pada bagian akhir kegiatan, Ratih Hapsari mengapresiasi semua pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Terutama pers yang konsisten mensosialisasikan program-program DPJb Provinsi Sulut.(*)
