Manado,- Kualitas pelayanan publik merupakan standar utama good governance di daerah. Keberhasilan pemerintahan di daerah tidak hanya diukur dari seberapa banyak koleksi piagam pengharagaan, tak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD serta serapan anggaran yang baik.
Keberhasilan pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh seberapa baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Kualitas pelayanan yang baik mengandung prinsip keadilan dalam pelayanan, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, kelengkapan dan kenyamanan fasilitas pelayanan serta tidak mengandung prilaku suap dalam proses pelayanan.
Bagaimana gambaran umum pelayanan publik di daerah saat ini serta mencari solusi atas tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, maka FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, akan membahasnya lewat kegiatan Seminar Nasional dengan topik Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik.
Terkait itu, Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Dr Jericho Pombengi menerangkan, kegiatan Seminar Nasional ini akan dilaksanakan pada Kamis 20 Maret 2025.
“Akan menghadirkan pembicara nasional yakni Dr Yukinda Uang M.Si, yang saat ini sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera Maluku Utara,” bebernya.
Sedangkan pembicara lokal, menghadirkan Drs Marhaen Roy Tumiwa, selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Utara, sambungnya.
Sementara, Katerina Bataha, selaku tim kerja kegiatan seminar nasional, membeberkan, kegiatan akan dibuka oleh Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando.
“Moderator adalah Ketua Jurusan Ilmu Adminitrasi Periode 2016-2024 Dr Joyce Rares. Seminar Nasional ini akan dimulai pada pukul 12.00 wita dan terbuka untuk umum,” ucap Katerina.
Terpisah, Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando mengatakan, isu pelayanan publik belakangan ini menjadi menarik untuk dibahas.
“Mengingat akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah ke depan, dalam memastikan pelayanan pyblik yang baik,” ujarnya.
Salah satu tantangannya, lanjut Ferry, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efesiensi Belanja, dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kami akan membahas masalah ini, semoga saja ada strategi antisipatif agar kebijakan efesiensi itu tidak akan mengurangi kulitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” terangnya.
Agile Governance, kata dia, adalah stretegi pemerintah dalam memberikan respon cepat terhadap lahirnya suatu kebijakan.
“Pemerintah daerah, harus punya inovasi atau strategi agar kebijakan pemangkasan itu tidak berdampak pada terganggunnya pelayanan publik di daerah,” pungkas Dosen Ilmu Politik Unsrat Manado itu.
