Tomohon

Eman Buka Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol

TOMOHON, Liputakawanua.com — Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman menghadiri dan membuka kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Parpol), yang digelar di Homestay Tomohon, pada Rabu (11/11/2020).

Dalam sambutannya, Eman mengatakan dalam menjalankan peran dan fungsinya Parpol mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang politik. Salah satu hak Parpol terkait dengan keuangan adalah memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Di sisi lain Parpol berkewajiban antara lain, Membuat Pembukuan, Nemelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, Terbuka kepada masyarakat, serta Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD, secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” jelasnya.

Sebagimana peraturan perundangan yang menjadi acuan bantuan keuangan kepada partai politik dan pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.

Dengan adanya peraturan yang pelaksanaannya sampai saat ini masih perlu pemahaman yang jelas, sehingga dapat meminimalisir permasalahan antara lain, Terjadinya kekeliruan dalam perhitungan besaran bantuan, Dokumen administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik yang belum lengkap, Penggunaan bantuan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan belum memadai, dan Penyampaian laporan pertanggungjawaban belum tepat waktu.

Adapun, narasumber dalam sosialisasi ini yakni Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Imanuel Richendryhot, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Gerardus Mogi, Sekretaris Inspektorat Kota Tomohon Harry Rindengan. Turut hadir, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon Ronni Lumowa, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tomohon Denny Mangundap dan peserta dari perwakilan 6 Partai politik yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, Demokrat dan Hanura.***

Terry Wagiu

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Populer

To Top