SULUT, liputankawanua.com – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut untuk mengajukan penambahan anggaran karena daerah ini merupakan peringkat teratas dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) langsung mendapat tanggapan dari Bawaslu. Dimana KPU dinilai aneh jika berencana melakukan hal tersebut.
“Ini namanya aneh, karena KPU tak ada urusan dengan IPK. Karena seharusnya kami harus bekerja keras,” kata pimpinan Bawaslu Sulut Mustarin Humagi, Senin (2/3/2020).
Karena ditegaskannya bahwa potensi kerawanan itu lahir dari KPU yang akan menyelenggarakan seluruh tahapan. Dan jika beralasan mengenai akan menambah sosialisasi itu tak bakal merubah tingkat kerawanan. Apalagi tahapan yang dilangsungkan oleh KPU semuanya sama secara Nasional.
“IPK yang dikeluarkan Bawaslu adalah hasil dari penelitian ilmiah. Sehingga KPU tak ada urusan dengan itu karena Bawaslu yang paham benar, bagaimana mengatasi hal tersebut” tambahnya.
Bahkan dikatakan Humagi, saat ini Bawaslu telah menyiapkan berbagai langkah dalam mengatasi IPK itu. Diantaranya melakukan langkah-langkah pencegahan serta pengawasan secara maksimal.
“Jika ada yang ingin menceredai demokasi dalam Pilkada Serentak di Sulut, ingat disitulah akan ada Bawaslu,” tegasnya.
Namun Humagi juga meminta dukungan berbagai elemen masyarakat untuk bersama mengawal dan mengawasi setiap tahapan Pilkada. Caranya adalah dengan memberikan informasi yang baik di lingkungan sekitarnya. Dan bahkan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui dan didapati kepada Bawaslu.(mrc)
