MELAWAN KORPORASI-KORPORASI BESAR
Berperang melawan korporasi besar tidaklah mudah. Namun kegigihan perlawanan yang ditunjukan sosok aktivis satu ini tak dapat dipandang sebelah mata.
Kendati di tingkatan lokal hingga nasional ia sering dianggap sebagai musuh, karena menolak pembangunan yang berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat serta dipandang berseberangan dengan pemerintah, namun di dunia internasional perjuanganya mendapatkan apresiasi.
“Selama konsep kesejahteraan antara pemerintah dengan masyarakat tidak ketemu, di situ akan terjadi persoalan. Di situ pula saya melawan,” ungkapnya.
Dikatakannya, pertambangan memiliki dampak yang bisa merasuk ke semua sendi kehidupan. Setelah lingkungan rusak, manusia juga akan terkena dampaknya.
Ini sebabnya kata dia, penting tetap ada orang yang konsisten, dan berkomitmen berjuang menyelamatkan lingkungan. Kalau tidak tulus, maka tidak pernah ada advokasi untuk masyarakat yang berjalan baik.
Kendati banyak klaim mengatakan bahwa industri pertambangan identik dengan investasi dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Justru menurutnya dengan adanya tambang, masyarakat akan kehilangan keseimbangan
“Saya tidak pernah lihat keuntungannya. Kalau merugikan, iya. Masyarakat hanya dijanjikan bahwa tambang akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, akan membuka akses jalan. Saya tidak melihat adanya kesempatan masyarakat untuk bertumbuh sesuai dengan kemampuannya,” kritik dia.
Mari kita lihat, lanjut dia, di mana transparansi royalti pertambangan? Siapa yang terima dan dimanfaatkan untuk apa?
“Kalau bicara royalti pertambangan, saya tidak yakin. Lihat saja di daerah-daerah lain yang banyak industri pertambangannya, Kalimantan, Bangka-Belitung hingga Papua, sejauh mana masyarakat di sana sejahtera,” tantang Jull.
Bukan berarti kita tidak mensyukuri tambang yang ada, katanya, tapi di saat teknologi kita belum bisa mereduksi dan mengatasi dampak buruk tambang bagi lingkungan dan masyarakat, kenapa harus dipertahankan?
“Sekarang masih ada sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan yang bisa dimajukan. Di Sulut, misalnya, potensi perikanan bisa mencapai Rp 900 miliar per tahun. Itu belum dikembangkan,” ujarnya.
Menurut Jull, hingga saat ini, masyarakat masih harus terus banyak berjuang supaya keadilan bisa diperoleh, karena mafia hukum ada di mana-mana.(*)
