Politik dan Pemerintahan

Ketidak Hadiran Sejumlah Pejabat Eselon II di Pembahasan RPJMD Dikritik Ketua DPRD Tomohon

Foto: Ketu DPRD Kota Tomohon, Djemmy Sundah SE.

TOMOHON, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Djemmy Sundah SE, mengkritisi sejumlah pejabat Eselon II yang sering kali tidak menghadiri agenda penting bersama DPRD Tomohon.

Hal tersebut diungkapkan JES (sapaan akrab Djemmy Sundah), saat memimpin Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2016, Jumat (7/5/2021) di Kantor DPRD Tomohon.

Menurut dia, mindset pejabat seharusnya bersama-sama dengan pihak legislatif merumuskan kebijakan yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya dimiliki oleh seluruh pejabat Kota Tomohon. Bukan hanya mengutus, sekretaris atau kepala bidang di SKPD.

“Ini menjadi perhatian dan keprihatinan bagi kami legislatif. Keseriusan para pejabat untuk duduk bersama, membahas dan merumuskan hingga menyepakati bersama agenda kerja pemerintah, yang tak lain untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Tomohon,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Ketidakhadiran seperti ini, kata Djemmy, bukan hanya sekali didapati pihaknya, selaku DPRD Tomohon. Menurutnya, sudah beberapa kepala dinas pernah ditegurnya saat tidak menghadiri pembahasan. “Ranwal RPJMD Tahun 2021-2026 ini tonggak agenda kerja, yang nantinya disepakati dalam Perda. Saya terima laporan dari teman dan ketua-ketua komisi di DPRD. Kehadiran pejabat harus diingatkan terus,” tegasnya.

Dilanjutkannya, tak beralasan bagi pejabat yang telah diberikan amanah oleh kepala daerah. Diberikan berbagai fasilitas tambahan plus kompensasi tunjangan kerja yang tidak sedikit. Itu, lanjut dia, bersumber dari APBD yang notebene nya setoran rakyat dari pajak. Harusnya dibarengi dengan profesionalisme kerja oleh para kepala SKPD.

“Kalau sering bolos begini, saya kira relevan jika nantinya tunjangan kerja pejabat dikurangi saja. Bukan sekali atau dua kali, pembahasan bersama eksekutif ditunda karena si kepala SKPD berhalangan,” sebut Sundah.

Dirinya pun menyarankan kepada kepala daerah, dalam pelaksanaan evaluasi kabinet kerja eksekutif Pemkot Tomohon nantinya. Supaya dapat memilih pejabat yang memiliki komitmen, keseriusan dan tanggung jawab untuk bersinergi bersama DPRD. Yang sejatinya tak lain untuk kemajuan Kota Tomohon kedepannya.

Diketahui, meski dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, Caroll Senduk-Wenny Lumentut (CS-WL) serta Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Jemmy Ringkuangan AP M.Si, sebagian besar kursi yang diperuntukkan bagi pejabat Eselon II, tampak kosong.

Padahal, dalam pembahasan RPJMD ini punya andil penting dalam pelaksanaan program kerja eksekutif periode 2021-2026 dan pastinya akan menjalankan sebagian besar program CS-WL yang saat ini menyuarakan perubahan.

Tampak hadir, Wakil Ketua DPRD Drs Johny Runtuwene dan Erens Kereh AMKL serta sejumlah pejabat Pemkot Tomohon.***

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Populer

To Top