banner 728x90

Mekanisme Penetapan Perda APBD Tomohon Dijelaskan Djemmy Jerry Sundah ke Masyarakat

Mekanisme Penetapan Perda APBD Tomohon Dijelaskan Djemmy Jerry Sundah ke Masyarakat
Djemmy Jerry Sundah saat menjelaskan terkait mekanisme penetapan APBD Tomohon ke Masyarakat

TOMOHON, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon, Djemmy Jerry Sundah SE, menjelaskan mekanisme hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon, kepada masyarakat.

Hal itu dibeberkan Djemmy, saat mensosialisasikan Perda Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran APBD Tomohon Tahun Anggaran 2021 kepada masyarakat Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan, Senin (13/6/2022) di Villa JesJo.

Saat membawakan materi sebagai narasumber, Djemmy Jerry Sundah, yang diketahui juga adalah Koordinator Wilayah (Korwil) Tomohon-Minahasa Partai Golkar (PG) Sulawesi Utara (Sulut) menerangkan bagaimana pengambilan keputusan hingga APBD Tomohon bisa dijalankan.

“Jadi, dimulai dari pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara atau KUA PPAS dari pemerintah kota. Setelah dibahas bersama di DPRD, baru ditetapkan menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafond anggaran,” kata Ketua Wushu Tomohon tersebut.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah kota memasukkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama di DPRD.

Setelah mendapatkan kesepakatan dalam pembahasan, disodorkan ke pemerintah provinsi untuk dikoreksi. Jika ada yang yang harus diluruskan, dikembalikan lagi untuk dikoreksi serta disesuaikan dengan program provinsi dan program nasional.

“Jika dinilai sudah memenuhi syarat sesuai aturan, dilanjutkan dengan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” jelas Sundah.

Ditegaskan Djemmy Jerry Sundah bahwa, Partai Golkar punya peran besar dalam penyusunan hingga penetapan APBD. “Dalam Badan Anggaran (Banggar), mayoritas adalah Fraksi Partai Golkar yakni 6 personil. 3 dari Fraksi PDIP dan 1 dari Fraksi Restorasi Nurani,” tukasnya.

Sementara narasumber lainnya adalah Christofel Manangka SE, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mengatakan, APBD Tomohon tahun 2022 berjumlah Rp671.114.434.568.

“Itu terdiri dari pendapatan sebesar Rp 597.388.995.698,00. Dari pendapatan terbagi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp 56.621.936,00,” ujar Christo.

PAD, lanjut dia, terdiri atas pajak yang direncanakan sebesar Rp 32.980.000.000,00, retribusi daerah Rp 17.524.913.000,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 2.360.000,00 serta lain-lain pendapatan yang sah Rp 3.767.023.630,00.

“Pendapatan transfer sebesar Rp 532.782.963,00 terbagi atas pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 514.987.963.000,00 dan pendapatan transfer antardaerah Rp 17.795.000.000,00,” bebernya.

Dilanjutkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 7.984.096.068,00 terdiri atas pendapatan hibah Rp 2.500.000.000,00 dan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp5.484.096.068,00.

“Belanja Daerah di APBD Tomohon tahun 2022 sebesar Rp 671.114.434.568,00 terbagi atas belanja operasi Rp565.542.276.115,00 dan belanja modal Rp96.122.158.453,00,” tutur Christo.

Selanjutnya, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai Rp 274.159.596.894,00, belanja barang dan jasa Rp 250.699.656.717,00. Kemudian belanja bunga Rp 7.487.429.038,00, belanja hibah Rp 23.257.593.466,00 serta belanja bantuan sosial Rp9.938.000.000,00.

“Belanja modal terbagi atas belanja modal tanah Rp 4.800.000.000,00, modal peralatan dan mesin Rp 19.422.840.100,00, belanja modal gedung dan bangunan Rp 19.802.875.169,00, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp 49.265.635.664,00 serta belanja modal aset tetap lainnya Rp 2830.807.520,00. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 9.450.000.000,00,” tukasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, masya mempertanyaan seputar penggunaan APBD yang menurut mereka tidak adil karena banyak untuk kepentingan golongan tertentu.

Misalnya dalam pemberian bantuan, ada yang butuh dan harusnya dibantu tidak diberikan. Sementara yang mampu justru diberikan bantuan.

Mendapat keluhan, Ketua DPRD Tomohon Djemmy Jerry Sundah mengatakan akan meneruskannya ke pemerintah kota untuk dilakukan perbaikan dan menjalankannya sesuai peruntukan.

Dia menegaskan, jika tidak ditanggapi, tentunya akan berhadapan dengan pihaknya di APBD Perubahan nanti.