MANADO,— Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, membuka kegiatan finalisasi Laporan Barang Milik Daerah (BMD) unaudited Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Hotel The Sentra Manado, Selasa (3/2/2026).
Mewakili Wali Kota Tomohon, Roring menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, BMD tidak sekadar menjadi administrasi, tetapi juga aset strategis yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi dan kelengkapan data BMD, baik secara administrasi maupun fisik, sekaligus menyelaraskan data untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses finalisasi ini juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai kendala dalam pencatatan aset, termasuk memperkuat aspek inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan.
Roring turut mengapresiasi jajaran pengelola BMD yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan. Ia menekankan bahwa laporan BMD memiliki peran penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Saat ini Pemkot Tomohon tengah menyusun laporan keuangan daerah. Karena itu, pelaporan BMD diharapkan dapat diselesaikan lebih awal sebagai bagian penting dalam LKPD,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengikuti proses finalisasi dengan serius agar penyusunan laporan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.
Selain itu, Pemkot Tomohon menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2026.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Universitas Indonesia, yakni Rifqie Azizurahman, Ubaid Alfian Wildy, dan Rafi Ahmad Fauzi sebagai tim ahli.
Turut hadir Kepala Bidang Pengelolaan BMD Kota Tomohon Sjanet Golioth bersama jajaran, para pejabat penatausahaan pengguna barang, serta pengurus barang dari seluruh perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan aset di lingkungan Pemkot Tomohon semakin tertib dan berkualitas, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.
