TOMOHON,— Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Tahun 2027 di Grand Master Hotel Tomohon, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, dengan menghimpun aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan usulan masyarakat agar menjadi prioritas pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Senduk.
Untuk tahun 2027, Pemkot Tomohon mengusung tema pembangunan Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah, dan Ketahanan Lingkungan.
Sejumlah indikator makro pun ditargetkan, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,80–6,25 persen, penurunan kemiskinan hingga kisaran 4,80–5,30 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 80,75–80,88.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga 34 persen.
Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan difokuskan pada sejumlah prioritas, di antaranya penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan.
Wali Kota juga menekankan pentingnya integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dalam perencanaan daerah, termasuk penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi.
“Seluruh program strategis harus terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta diawasi secara efektif,” tegasnya.
Ia berharap Musrenbang ini menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD Kota Tomohon, jajaran perangkat daerah, serta tokoh masyarakat.
