TOMOHON, – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Letjen TNI Marinir (Purn) Dr Nono Sampono S.Pi M.Si mengingatkan masyarakat Tomohon supaya hati-hati terhadap konflik Suku dan Agama.
Hal itu ditegaskan Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Era Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri, dalam dialog tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan Menjelang Pemilu 2024, di Ruang Sidang DPRD Tomohon Selasa (5/7/2022).
Dialog tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Anggota DPRD Kota Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Nono Sampono mengatakan Indonesia, adalah bangsa yang sangat luar biasa. “Dibayangkan, Indonesia terdiri dari jutaan orang, pulau -pulaunya ada 17.500, suku bangsanya tercatat lebih dari 700, dan bahasanya ada 1400 lebih,” tutur putra Maluku kelahiran 1 Maret 1953 ini.
“Tidak heran jika banyak orang luar mengatakan bahwa Indonesia itu aneh. Seharusnya Indonesia sudah pecah berantakan. Tetapi kenapa masih tetap satu? Ini luar biasa yang kita terima saat ini,” ucapnya.
Itu sebabnya, Nono Sampono mengatakan bahwa dirinya selaku DPD RI ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kota Tomohon untuk tetap menjaga keutuhan negara ini.
“Pentingnya kita secara terus-menerus untuk merawat tentang apa yang sudah diterima. Khususnya juga tentang wawasan kebangsaan,” kata doktor Perikanan dan Kelautan IPB Bogor tersebut.
Dikatakan, perjalanan bangsa ini masih panjang. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. “Kita masih memiliki tugas dan kewajiban sejarah yang panjang. Jangan kita hanya melihat nanti 2024. 2024 hanya sebuah tahapan untuk menuju lagi ke tahapan berikutnya,” bebernya.
Belakangan ini, kata dia, muncul kelompok yang menawarkan tentang identitas. Menurut Nono, dirinya sangat tidak setuju dengan politik identitas, serta meminta kepada rakyat Indonesia untuk merawat keutuhan Negara.
“Desmond Tutu seorang tokoh Afrika mengatakan, hati-hati terhadap dua hal. Kalau konflik yang terjadi akibat suku dan agama, itu menjadi hal yang sangat serius,” ujar Nono yang diketahui juga adalah mantan Kepala BASARNAS itu.
Baca Juga: 5-7 July, Nono Sampono Kunjungi Sulut
Jika ada orang yang membawa identitas suku atau agama tertentu dipersilahkannya. Namun, lanjut dia, harus dipertanyakan dalam konteks apa.
“Tetap kalau itu digunakan untuk kepentingan politik yang spesifik, apalagi bertentangan dengan pancasila yah, nanti dulu. No way!,” tegas Nono Sampono.
TNI dan Polri pasti sudah memikirkan hal tersebut, kata Nono Sampono. Namun, semua berpulang pada masyarakat Indonesia.
“Kita harus kuat. Saya yakin Tomohon bahkan Sulut tidak ada yang seperti itu. Waktu kejadian di Ambon, Sulut terima ‘limbahnya’. Tapi di sini kuat,” jelasnya.
Tetapi, Nono mengatakan bahwa dirinya bicara bukan hanya Sulut, namun berbicara Indonesia. “Karena ancaman terhadap Pancasila yang bersifat telaten ini masih ada,” tukasnya.
Dalam dialog yang dipandu Senator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL), sejumlah masyarakat, tokoh agama dan anggota DPRD memberikan tanggapan, usul hingga menyampaikan aspirasi.
Piet HK Pungus S.Pd misalnya, meminta agar pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena mulai hilang dari generasi muda.
Hal lain yang diungkapkan Pungus adalah soal bantuan pemerintah yang sering tidak tepat sasaran.
Kemudian tokoh agama, Ketua NU Kota Tomohon Zamroni Khan yang mengatakan toleransi dan kerukunan di Kota Tomohon sudah baik dan patut dipertahankan.
Anggota DPRD Tomohon Ferdinand Mono Turang SSos meminta agar DPD-RI mengusulkan dalam rapat-rapat dengan pemerintah supaya menunda pemberlakuan penghapusan tenaga kontrak karena akan berdampak pada hilangnya pekerjaan.
Wakil Ketua DPRD Tomohon Drs Johny Runtuwene DEA meminta agar DPD-RI memperjuangkan dimasukkannya kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di kurikulum sekolah.
Menjawab aspirasi, usulan dan masukan tersebut Nono Sampono mengatakan akan memperjuangkannya karena sudah menjadi tugas para senator menjembatani aspirasi masyarakat.
“Kami akan menindaklanjutinya. Nanti diinventarisasi usulan-usulan, masukan dan aspirasi. Kami akan melakukan dengar pendapat dengan kementerian pendidikan soal usulan dimasukkannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum sekolah,” kata Nono.
Hadir dalam dialog, Ketua DPRD Tomohon Djemmy J Sundah SE, Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut SE, Forkopimda, para anggota DPRD Tomohon dan para pejabat di lingkup Pemkot Tomohon.
